PENDAPATAN NASIONAL
A. Pengertian Pendapatan Nasional
Pendapatan yang
dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu yang berasal dari penggunaan
faktor-faktor produksi yang tersedia. Pendapatan nasional dapat dijadikan
indikator kemampuan dan kualitas sumber daya yang dimiliki suatu negara.
Semakin baik sumber daya suatu negara, maka relatif besar pula Pendapatan
nasional nya. Sumber daya disini tidak hanya terbatas sumber daya alam, tapi
juga termasuk sumber daya manusia. Contohnya Jepang walaupun sumber daya alam
sedikit akan tetapi sumber daya manusia yang unggul membuat pendapatan nasional
nya tinggi.
Data Pendapatan
Nasional suatu negara diperlukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat
suatu negara dan juga untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun
ke tahun. Selain itu data Pendapatan Nasional juga diperlukan untuk
mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Data Pendapatan Nasional ini
tentu akan mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi baik negara
maupun daerah.
Pendapatan Nasional
dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor usaha, yakni sebagai berikut:
1.
Sektor Agro dan Kelautan; terdiri dari
sub-sektor pertanian, sub-sektor perkebunan, sub-sektor peternakan,
dan sub-sektor perikanan.
2.
Sektor Pertambangan; terdiri
dari sub-sektor pertambagan migas dan sub-sektor pertambangan
non-migas.
3.
Sektor Kekayaan Alam lain; terdiri dari
sub-sektor air, sub-sektor tanah, dan lain sebagainya.
4.
Sektor Industri; terdiri
dari sub-sektor industri besar dan sub-sektor industri UKM
5.
Sektor Pariwisata; terdiri
dari sub-sektor hotel, sub-sektor restoran, dan sub-sektor
tempat wisata.
6.
Sektor Perhubungan; terdiri
dari sub-sektor transportasi udara, sub-sektor transportasi laut,
dan sub-sektor transportasi darat.
7.
Sektor Properti.
8.
Sektor Distribusi Barang.
9.
Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lain.
10.
Sektor Jasa Lain.
B. Konsep Pendapatan Nasional
1.
Produk
Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto
(Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
2.
Produk
Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto
(Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun;
termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang
beroperasi di wilayah negara tersebut.
Rumus GNP = GDP –
Produk netto terhadap luar negeri
3.
Produk
Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto
(Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang
modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang
modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi
umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat
menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
Rumus NNP = GNP –
Penyusutan
4.
Pendapatan
Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional
Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas
jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya
NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak
tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain
seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
Rumus NNI = NNP – Pajak
tidak langsung
5.
Pendapatan
Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan
(Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang
dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan
apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer
payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan
merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian
pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan
sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan
sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus
dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha
kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di
dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
Rumus PI = (NNI +
transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social +
Pajak perseorangan)
6.
Pendapatan
yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap
dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan
guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang
disalurkan menjadi investasi. Disposable incomeini diperoleh dari personal
income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax)
adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya
harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Rumus DI = PI – Pajak
langsung
C. Perputaran Roda Perekonomian
Pertumbuhan ekonomi
suatu negara biasanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ril dari GDP negara
tersebut, yakni seberapa besar GDP negara bertambah secara ril dari tahun ke
tahun. Pertumbuhan ini dihitung dengan cara membagi nilai dari output suatu
sektor ekonomi pada tahun tertentu dengan nilai output sektor tersebut pada
tahun sebelumnya dan dikali 100 % kemudian dikurangi 100. Bila GDP mengalami
pertumbuhan yang tinggi berarti pendapatan masyarakat juga akan mengalami pertumbuhan yang tinggi, terlepas dari siapa atau kelompok mana dari
masyarakat yang menerima pendapatan tersebut. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang GDP perhatikan Lampiran 1.1.
GDP Indonesia menurut lapangan usaha berdasarkan harga yang berlaku dan harga
konstan.
Pengeluaran
Agregat (Aggregate Spending)
Seperti diterangkan
diatas bahwa GDP dapat dihitung dari sisi pengeluaran aggregate (Aggregate
Spending) pelaku ekonomi dalam suatu negara. Pengeluaran aggreaget ini sama
dengan Permintaan Agregat karena konsekuensi dari permintaan adalah adanya
pengeluaran oleh rumah tangga, investor, pemerintah dan eksportir untuk membeli
barang dan jasa. Pengeluaran Aggregate dapat dikelompokkan atas empat komponen,
yaitu:
a. pengeluaran konsumsi
rumah tangga,
b. pengeluaran
invesatasi oleh pengusaha (bisnis),
c. pengeluaran
pemerintah, dan
d. permintaan luar
negeri.
Berikut akan diuraikan
satu persatu dari komponen Agregat Demand atau Agregat Spending tersebut.
§ Pengeluaran Konsumsi
Merupakan bagian
terbesar dari permintaan agregat yaitu berupa permintaan dari konsumen terhadap
barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi ini
memegang peranan penting dalam perekonomian menurut teori Keynesian karena akan
menentukan output dan pendapatan masyarakat suatu negara. Kontribusi konsumsi
terhadap pembentukan GDP di Indonesia diperkirakan sebesar 65% dari total GDP.
Konsumsi dapat dibagi atas tiga kategori yaitu barang tanah lama (durable
goods) seperti mobil, barang tidak tahan lama (nondurable goods), dan jasa
(services). Dari sisi asal barang maka barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
konsumen dalam negeri terdiri dari barang produksi dalam negeri dan barang
/jasa yang diproduksi oleh negara lain yang diimport ke Indonesia. Dalam
penghitungan GDP angka import ini harus dikeluarkan dari angka GDP.
§ Pengeluaran Pemerintah
Yang termasuk dalam
pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran pemerintah yang diperlukan agar
roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pengeluaran pemerintah ini
tercantum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN). Barang dan
jasa yang dibeli oleh pemerintah tidak dihitung nilai tambahnya (value added)
seperti halnya pada barang konsumsi karena barang dan jasa yang diproduksi oleh
pemerinatah pada umumnya adalah gratis. Pengeluaran pemerintah seperti uang
pensiun (transer of payment) tidak dihitung dalam GDP karena pengeluaran
tersebut bukan merupakan pembelian terhadap barang atau jasa yang baru
diproduksi.
§ Pengelauran Investasi
Investasi adalah
tambahan terhadap akumulasi modal (physical stock of capital) ditambah dengan
perobahan persediaan (inventory changes). Tetapi transaksi saham tidak termasuk
dalam penambahan stok modal. Jadi investasi adalah aktifitas yang bisa meningkatkan
kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dimasa mendatang. Contohnya
adalah pembelian barang investasi, peralatan, dan pembangunan rumah baru. Sewa
dari tumah tersebut dihitung sebagai konsumsi.
§ Permintaan Ekspor Bersih (Net
Export)
Komponen terakhir dari
GDP adalah net export yaitu selisih antara export dan import (X – M). Export
merupakan GDP dari dalam negeri karena merupakan barang atau jasa yang
diproduksi di dalam negeri, tetapi tidak dikonsumsi di dalam negeri. Barang
ekspor akan dibeli atau dikonsumsi oleh rumah tangga, investor, atau pemerintah
negara asing sedangkan import adalah barang yang diproduksi di luar negeri,
berarti adalah GDP negara asing.
D. Metode Penghitungan Pendapatan
Nasional
Ada tiga cara penghitungan pendapatan nasional, yaitu:
1.
Metode Produksi
2.
Metode Pendapatan
3.
Metode Pengeluaran
1.
Metode
Produksi
Menurut metode ini, PDB
adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara
penghitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi
beberapa sektor produksi (industrial origin). Jumlah output masing-masing
sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada
kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari
output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang
lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan
ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka PDB bisa
menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari
hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang
dijumlahkan adalah nilai tambah (value added) masing-masing sektor.
Rumus : Y = [(Q1 X P1)
+ (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]
Yaitu penjumlahan dari
seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi
masyarakat dalam periode tertentu.
2.
Metode
Pendapatan
Metode pendapatan
memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor
produksi yang digunakan dalam proses produksi.
Kemampuan entrepreneur ialah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga
kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang
dibutuhkan masyarakat.
Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah
pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga.
Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh
faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN).
Rumus : Y = r + w + i +
p
Yaitu hasil penjumlahan
dari seluruh penerimaan(rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh
pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.
3.
Metode
Pengeluaran
Pendapatan nasional
merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh
rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama
satu tahun.
Rumus : Y = C + I + G +
(X – M)
E.
Manfaat dan Keterbatasan Perhitungan PDB
1. Perhitungan PDB dan Analisa Kemakmuran
Perhitungan PDB akan
memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan
cara membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Menurut PBB,
sebuah negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil daripada US$ 450,00.
Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-negara di dunia adalah
negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih
besar daripada US$ 800.
Kelemahan dari
pendekatan di atas adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan.
Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi
kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB
perkapitanya US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut
dengan masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit
hitam ataupun pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya
jumlah penduduk miskin di Amerika serikat akan bertambah.
Faktor utama pemicu
gejala di atas adalah masalah distribusi pendapatan.
Walaupun distribusi
pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh
penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja,
terutama uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996,
sekitar 46% aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.
2.
Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial
Umumnya ukuran tingkat
kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi,
kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada
hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat
kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial
makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika
sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi, maka daya beli masyarakat,
kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. Sehingga gizi,
kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan,
kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB per kapita
disertai perbaikan distribusi pendapatan.
Masalah mendasar dalam
perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB
hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/ materi yang
dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur dengan
uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyandarkan hidup pada
norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab, dalam kenyataannya
kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga
ketenangan batin.
Jadi kita tidak bisa
serta merta mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara kaya(Amerika
Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin
(misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di
negara-negara kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.
3.
PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas
Untuk memperoleh
perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan:
Ø Jumlah
dan komposisi penduduk :
Bila jumlah penduduk
makin besar, komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64
tahun) dan berpendidikan tinggi (> SLA), maka tingkat output dan
produktivitasnya dapat makin baik.
Ø Jumlah
dan struktur kesempatan kerja :
Jumlah kesempatan kerja
yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam
proses produksi. Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas.
Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah kesempatan
kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor
pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika kesempatan kerja yang
dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern (industri dan jasa), maka
output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai tambah kedua sektor
tersebut amat tinggi.
Ø Faktor-faktor
nonekonomi :
Yang tercakup dalam
faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan
dan sejarah perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang produktif sebab
selain jumlah penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan umumnya bekerja di
sektor modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik, menjujung tinggi
kejujuran dan penghargaan tergadap senior. Dan Jepang juga merupakan negara
yang selama kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun dirinya menjadi
bangsa modern, walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru dimulai dua abad
yang lalu.
Ø Penghitungan
PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economi)
Angka statistik PDB
Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat
kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum mencerminkan
seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah
tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah
yang langsung menjual produknya ke pasar.
Di negara-negara
berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan
administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan
pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan
ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan tersebut merupakan
kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya sangat besar.
Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.
CONTOL
SOAL :
1. Jika
diketahui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2004 adalah Rp 500.200,2 Miliar. Pendapatan/Produk neto terhadap Luar Negeri Rp 6.000,1 Miliar,
Pajak tidak Langsung Rp 9.876.5 Miliar, Penyusutan Rp 9.900,9 Miliar, Iuran
Asuransi Rp 1,5 Miliar, Laba ditahan Rp 6,0 Miliar, Transfer Payment Rp 9,8 Miliar dan Pajak Langsung Rp 9,5 Miliar. Hitunglah :
a). GNP
b). NNP
c). NI
d). PI
e). DI
Jawab ;
a)
GNP = GDP + Produk Neto terhadap
Luar Negeri= Rp 500.200,8 Miliar + Rp 6.000,1 Miliar = Rp 500.200,9 Miliar
b)
NNP = GNP – Penyusutan=
Rp 500.200,9 Miliar – Rp 9.900,9 Miliar
= Rp 490.300 Miliar
c)
NI = NNP – Pajak tidak Langsung= Rp 490.300 Miliar – Rp 9.876,5 Miliar
= Rp 480.423,5 Miliar
d)
PI = (NI + Transfer Payment) –
(iuran asuransi + iuran jaminan sosial + Laba di tahan + Pajak Perseorangan)=
(Rp 480.423,5 Miliar + Rp 9,8 Miliar) – (Rp 1,5 Miliar + Rp 6,0 Miliar)
= Rp 480.433,3 Miliar – Rp 7,5 Miliar
= Rp 480.425,8 Miliar
e)
DI = PI – Pajak Langsung = Rp 480.425,8 Miliar – Rp 9,5 Miliar = Rp 480.416, Miliar
2. Suatu
negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut:
Konsumsi masyarakat Rp. 100.000.000
pendapatan laba usaha Rp. 40.000.000
pengeluaran negara Rp. 300.000.000
pendapatan sewa Rp. 25.000.000
Pengeluaran Investasi Rp. 50.000.000
Ekspor Rp. 35.000.000
Impor Rp. 10.000.000
dari diatas hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ...
jawab:
Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran :
Y = C + I + G + (X - M)
Y = 100.000.000 + 50.000.000 + 300.000.000 + (35.000.000 - 10.000.000)
Y = 450.000.000 + 25.000.000
Y = 475.000.000
3. Suatu
negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut :
Konsumsi masyarakat
Rp. 5.000.000
Pendapatan laba usaha Rp.
20.000.000
Pengeluaran
Negara Rp.10.000.000
Pendapatan
sewa Rp. 40.000.000
Pengeluaran
investasi Rp. 2.000.000
Ekspor
Rp. 1.500.000
Impor
Rp. 7.000.000
dari diatas hitunglah pendapatan
nasional dengan pendekatan pengeluara
Jawab : Rumur Pendapatan nasional dengan
pendekatan nasional :
Y = C + I + G + (X – M)
Y = 5.000.000 + 2.000.000 +
10.000.000 + (1.500.000 – 7.000.000)
Y = 17.000.000 – 8.000.000.
Y = 9.000.000
Jadi jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan
pendekatan pengeluaran adalah Rp. 9 Juta.
Sumber :