PENDAPATAN NASIONAL

PENDAPATAN NASIONAL

A.  Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia. Pendapatan nasional dapat dijadikan indikator kemampuan dan kualitas sumber daya yang dimiliki suatu negara. Semakin baik sumber daya suatu negara, maka relatif besar pula Pendapatan nasional nya. Sumber daya disini tidak hanya terbatas sumber daya alam, tapi juga termasuk sumber daya manusia. Contohnya Jepang walaupun sumber daya alam sedikit akan tetapi sumber daya manusia yang unggul membuat pendapatan nasional nya tinggi.

Data Pendapatan Nasional suatu negara diperlukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara dan juga untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Selain itu data Pendapatan Nasional  juga diperlukan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Data Pendapatan Nasional  ini tentu akan mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi baik negara maupun daerah.

Pendapatan Nasional dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor usaha, yakni sebagai berikut:

1.      Sektor Agro dan Kelautan; terdiri dari sub-sektor pertanian, sub-sektor perkebunan, sub-sektor peternakan, dan sub-sektor perikanan.

2.      Sektor Pertambangan; terdiri dari sub-sektor pertambagan migas dan sub-sektor pertambangan non-migas.

3.      Sektor Kekayaan Alam lain; terdiri dari sub-sektor air, sub-sektor tanah, dan lain sebagainya.

4.      Sektor Industri; terdiri dari sub-sektor industri besar dan sub-sektor industri UKM

5.      Sektor Pariwisata; terdiri dari sub-sektor hotel, sub-sektor restoran, dan sub-sektor tempat wisata.

6.      Sektor Perhubungan; terdiri dari sub-sektor transportasi udara, sub-sektor transportasi laut, dan sub-sektor transportasi darat.

7.      Sektor Properti.

8.      Sektor Distribusi Barang.

9.      Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lain.

10.  Sektor Jasa Lain.

B.  Konsep Pendapatan Nasional

1.      Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

2.      Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Rumus GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

3.      Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

Rumus NNP = GNP – Penyusutan

4.      Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

Rumus NNI = NNP – Pajak tidak langsung

5.      Pendapatan Perseorangan (PI) 

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

Rumus PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan)

6.      Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable incomeini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Rumus DI = PI – Pajak langsung

C.  Perputaran Roda Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ril dari GDP negara tersebut, yakni seberapa besar GDP negara bertambah secara ril dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dihitung dengan cara membagi nilai dari output suatu sektor ekonomi pada tahun tertentu dengan nilai output sektor tersebut pada tahun sebelumnya dan dikali 100 % kemudian dikurangi 100. Bila GDP mengalami pertumbuhan yang tinggi berarti pendapatan masyarakat juga akan mengalami pertumbuhan yang tinggi, terlepas dari siapa atau kelompok mana dari masyarakat yang menerima pendapatan tersebut. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang GDP perhatikan Lampiran 1.1. GDP Indonesia menurut lapangan usaha berdasarkan harga yang berlaku dan harga konstan.

Pengeluaran Agregat (Aggregate Spending)

Seperti diterangkan diatas bahwa GDP dapat dihitung dari sisi pengeluaran aggregate (Aggregate Spending) pelaku ekonomi dalam suatu negara. Pengeluaran aggreaget ini sama dengan Permintaan Agregat karena konsekuensi dari permintaan adalah adanya pengeluaran oleh rumah tangga, investor, pemerintah dan eksportir untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran Aggregate dapat dikelompokkan atas empat komponen, yaitu:

a. pengeluaran konsumsi rumah tangga,

b. pengeluaran invesatasi oleh pengusaha (bisnis),

c. pengeluaran pemerintah, dan

d. permintaan luar negeri.

Berikut akan diuraikan satu persatu dari komponen Agregat Demand atau Agregat Spending tersebut.

§  Pengeluaran Konsumsi

Merupakan bagian terbesar dari permintaan agregat yaitu berupa permintaan dari konsumen terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi ini memegang peranan penting dalam perekonomian menurut teori Keynesian karena akan menentukan output dan pendapatan masyarakat suatu negara. Kontribusi konsumsi terhadap pembentukan GDP di Indonesia diperkirakan sebesar 65% dari total GDP. Konsumsi dapat dibagi atas tiga kategori yaitu barang tanah lama (durable goods) seperti mobil, barang tidak tahan lama (nondurable goods), dan jasa (services). Dari sisi asal barang maka barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri terdiri dari barang produksi dalam negeri dan barang /jasa yang diproduksi oleh negara lain yang diimport ke Indonesia. Dalam penghitungan GDP angka import ini harus dikeluarkan dari angka GDP.

§  Pengeluaran Pemerintah

Yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran pemerintah yang diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pengeluaran pemerintah ini tercantum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN). Barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah tidak dihitung nilai tambahnya (value added) seperti halnya pada barang konsumsi karena barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerinatah pada umumnya adalah gratis. Pengeluaran pemerintah seperti uang pensiun (transer of payment) tidak dihitung dalam GDP karena pengeluaran tersebut bukan merupakan pembelian terhadap barang atau jasa yang baru diproduksi.

§  Pengelauran Investasi

Investasi adalah tambahan terhadap akumulasi modal (physical stock of capital) ditambah dengan perobahan persediaan (inventory changes). Tetapi transaksi saham tidak termasuk dalam penambahan stok modal. Jadi investasi adalah aktifitas yang bisa meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dimasa mendatang. Contohnya adalah pembelian barang investasi, peralatan, dan pembangunan rumah baru. Sewa dari tumah tersebut dihitung sebagai konsumsi.

§  Permintaan Ekspor Bersih (Net Export)

Komponen terakhir dari GDP adalah net export yaitu selisih antara export dan import (X – M). Export merupakan GDP dari dalam negeri karena merupakan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, tetapi tidak dikonsumsi di dalam negeri. Barang ekspor akan dibeli atau dikonsumsi oleh rumah tangga, investor, atau pemerintah negara asing sedangkan import adalah barang yang diproduksi di luar negeri, berarti adalah GDP negara asing.

D.  Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Ada tiga cara penghitungan pendapatan nasional, yaitu:

1.      Metode Produksi

2.      Metode Pendapatan

3.      Metode Pengeluaran

1.      Metode Produksi

Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added) masing-masing sektor.

Rumus : Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]

Yaitu penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu.

2.      Metode Pendapatan

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
Kemampuan entrepreneur ialah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN).

Rumus : Y = r + w + i + p

Yaitu hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan(rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

3.      Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Rumus : Y = C + I + G + (X – M)

E. Manfaat dan Keterbatasan Perhitungan PDB

1. Perhitungan PDB dan Analisa Kemakmuran

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Menurut PBB, sebuah negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil daripada US$ 450,00. Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih besar daripada US$ 800.

Kelemahan dari pendekatan di atas adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB perkapitanya US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk miskin di Amerika serikat akan bertambah.

Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi pendapatan.

Walaupun distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja, terutama uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46% aset finansial  dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.

2. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial

Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. Sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan, kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.

Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/ materi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyandarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin.

Jadi kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara kaya(Amerika Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin (misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.

3.  PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas

Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

Ø  Jumlah dan komposisi penduduk :

Bila jumlah penduduk makin besar, komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi (> SLA), maka tingkat output dan produktivitasnya dapat makin baik.

Ø  Jumlah dan struktur kesempatan kerja :

Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern (industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.

Ø  Faktor-faktor nonekonomi :

Yang tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang produktif sebab selain jumlah penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan umumnya bekerja di sektor modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik, menjujung tinggi kejujuran dan penghargaan tergadap senior. Dan Jepang juga merupakan negara yang selama kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun dirinya menjadi bangsa modern, walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru dimulai dua abad yang lalu.

Ø  Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economi)

Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual produknya ke pasar.

Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.

CONTOL SOAL :

1.      Jika diketahui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2004 adalah Rp 500.200,2 Miliar. Pendapatan/Produk neto terhadap Luar Negeri Rp 6.000,1 Miliar, Pajak tidak Langsung Rp 9.876.5 Miliar, Penyusutan Rp 9.900,9 Miliar, Iuran Asuransi Rp 1,5 Miliar, Laba ditahan Rp 6,0 Miliar, Transfer Payment Rp 9,8 Miliar dan Pajak Langsung Rp 9,5 Miliar. Hitunglah :
a). GNP
b). NNP
c). NI
d). PI
e). DI


Jawab ;

a)      GNP  = GDP + Produk Neto terhadap Luar Negeri= Rp 500.200,8 Miliar + Rp  6.000,1 Miliar = Rp 500.200,9 Miliar

b)      NNP  =  GNP – Penyusutan=  Rp 500.200,9 Miliar – Rp 9.900,9 Miliar
= Rp 490.300 Miliar

c)      NI = NNP – Pajak tidak Langsung= Rp 490.300 Miliar – Rp 9.876,5 Miliar
= Rp 480.423,5 Miliar

d)     PI = (NI + Transfer Payment) – (iuran asuransi + iuran jaminan sosial + Laba di tahan + Pajak Perseorangan)= (Rp 480.423,5 Miliar + Rp 9,8 Miliar) – (Rp 1,5 Miliar + Rp 6,0 Miliar)
= Rp 480.433,3 Miliar – Rp 7,5 Miliar
= Rp 480.425,8 Miliar

e)      DI  = PI – Pajak Langsung = Rp 480.425,8 Miliar – Rp 9,5 Miliar = Rp 480.416, Miliar

2.      Suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut:
Konsumsi masyarakat Rp. 100.000.000
pendapatan laba usaha Rp. 40.000.000
pengeluaran negara Rp. 300.000.000
pendapatan sewa Rp. 25.000.000
Pengeluaran Investasi Rp. 50.000.000
Ekspor Rp. 35.000.000
Impor Rp. 10.000.000
dari diatas hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ...
jawab:
Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran :
Y = C + I + G + (X - M)
Y =  100.000.000 + 50.000.000 + 300.000.000 + (35.000.000 - 10.000.000)
Y = 450.000.000 + 25.000.000
Y = 475.000.000

3.      Suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut :

Konsumsi masyarakat   Rp.  5.000.000

Pendapatan laba usaha  Rp.  20.000.000

Pengeluaran Negara      Rp.10.000.000

Pendapatan sewa          Rp.  40.000.000

Pengeluaran investasi     Rp.  2.000.000

Ekspor                          Rp.  1.500.000

Impor                            Rp.   7.000.000

dari diatas hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluara

Jawab : Rumur Pendapatan nasional dengan pendekatan nasional :

Y = C + I + G + (X – M)

Y = 5.000.000 + 2.000.000 + 10.000.000 + (1.500.000 – 7.000.000)

Y = 17.000.000 – 8.000.000.

Y = 9.000.000

Jadi jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah Rp. 9 Juta.

Sumber :

http://valiani-softskill.blogspot.com/2012/10/pendapatan-nasional-a.html

http://dhwie85.blogspot.com/2012/06/perputaran-roda-perekonamian-metode.html

http://student.uniku.ac.id/d1cyber/2013/01/23/pendapatan-nasional/